Sekilas Info

Bencana Alam

Soal Banjir di Kawasan PT IWIP, Sikap Kadis LH Malut Disesalkan

Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda (foto : Istimewa)

Weda, Hpost - Anggota DPRD Halmahera Tengah, Munadi Kilkoda sangat menyesalkan sikap Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup.

Pasalnya, sikap yang ditunjukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Fachrudin dengan memberikan komentar yang tidak mendasar terkait banjir beberapa waktu lalu di kawasan industry PT IWIP.

Menurut Munadi, komentar yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara (Malut) di media hari ini bahwa banjir yang terjadi di PT IWIP itu disebabkan fenomena alam berupa hujan, bukan factor lain menunjukkan DLH sebenarnya tidak bekerja, apalagi paham dengan problem lingkungan yang terjadi sejak industri ini dibangun.

Baca Juga:

Sungai Meluap, Kawasan PT IWIP Tersulap Jadi Kolam 

Ini Penyebab Banjir di Weda, PT IWIP Diminta Bertanggungjawab

KATAM: AMDAL Kawasan PT IWIP Wajib Dievaluasi

"Dia mestinya bicara tegas, jujur dan transparan bahwa banjir tersebut disebabkan kesalahan dari desain dan perencanaan lingkungan. Dia tau tidak ada alih fungsi lahan dan hutan yang dilakukan dengan massif, belum lagi sungai-sungai kecil yang kehilangan fungsi. Sistem drainase mereka seperti apa. Jadi ada problem dari perencanaan mereka," jelasnya.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Malut ini meminta Kadis jangan mengalihkan masalah utama ke factor alam. Kalau mau mengecek kondisi lapangan, jangan menggunakan sumber informasi yang di cover dari perusahan. Mereka harus independen dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus banjir ini.

Baca Juga: 

Markas Polisi Dibangun di Kawasan PT IWIP, Lindungi Perusahaan?

Misteri Kematian Karyawan PT IWIP Mulai Terungkap

Wagub Maluku Utara Minta PT IWIP Segera Lakukan Normalisasi Aliran Sungai

"Kalau mau jujur-jujur saya minta supaya kita cek ulang AMDALnya, jangan-jangan ada problem pada AMDAL Industri" cetusnya.

Ketua Fraksi NasDem ini juga mengatakan Dinas Lingkungan Hidup harus berkata dengan jujur, kalau ada aturan yang dilanggar perusahan, yang bersangkutan harus dikenakan sanksi, sehingga menjadi pembelajaran.

"Jangan sampai peristiwa yang sama terjadi lagi dikemudian hari. Selain perusahan, karyawan dan masyarakat yang beraktifitas disitu hidup mereka juga terancam," tutupnya.

Penulis: Ino

Baca Juga