Hatari Sebut Pendemo UU Omnibus Law Dibayar

TERNATE, Hpost - Partai Nasional Demokrat (NasDem), merupakan salah satu fraksi di DPR-RI yang menyetujui untuk disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Secara tidak langsung, seluruh kader yang bernaung di dalamnya, ikut menyetujui hal tersebut.

Paling tidak, dukungan atas disahkannya Undang-Undang tersebut disampaikan, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Maluku Utara Ahmad Hatari.

Usai memimpin Rakerwil Garda Pemuda Nasdem Malut di Hotel Sahid Bela Ternate, dihadapan sejumlah awak media, ia menjelaskan, berdasarkan keputusan DPR-RI ada 6 fraksi yang menyetujui pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja sedangkan 2 fraksi lainnya menolak.

Diantaranya, fraksi PDI-Perjuangan (PDI-P), fraksi Golongan Karya (Golkar), fraksi NasDem, fraksi Partai Kebangkaitan Bangsa (PKB), fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Sementara fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan fraksi Demokrat menolak.

Hatari bilang, Pemerintah Pusat di dalam rumusan membuat UU Omnibus Law Cipta Kerja, sudah berpikir matang-matang. Meski dalam negara yang berdemokrasi seperti Indonesia, pasti ada yang mendukung dan menolak.

Akan tetapi, di dalam UU ini sudah jelas dan tidak ada nilai negatif. Hanya saja, ada isu-isu politik yang dimainkan oleh segelintir orang tertentu untuk melakukan demonstrasi.

"Saya meminta kepada masyarakat dan mahasiswa, jika belum paham, kalian bisa ke DPR-D di setiap kabupaten dan kota, agar mereka bisa memberikan penjelasan. Jangan ikut-ikut orang yang tidak tahu dan orang-orang yang memprovokasi. "katanya, Minggu 11 Oktober 2020.

Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilakukan kaum buruh dan mahasiswa seminggu terakhir ini, ditunggangi dan dibeking segelintir orang atau kelompok.

Artinya, ada yang membayar massa aksi karena menurutnya, tidak mungkin dalam aksi tersebut, massa aksi mengumpulkan uang pribadi untuk makan dan perlengkapan aksi.

“Hal-hal begini sudah tidak asing lagi, kamu demo dari jam berapa dan bayar sesuai itu. Sama dengan orang lembur, kalau mau tamba shift kerja berarti tambah uang. "semprotnya.

"Maka jangan mempengaruhi aksi itu. Kalau tidak dibayar siapa yang mau pergi aksi sampai larut malam. Coba kalian pikir saja, tidak ada makan siang yang gratis. "cetusnya mengakhiri.