Infrastruktur

Ruang Terbuka Publik Ternate di Tangan Burhan Abdurahman

Wajah Kota Ternate dengan setumpuk permukiman terlihat dari perairan. || Foto: Nurkholis Lamaau/Hpost

Ternate, Hpost – “Pemimpin itu solusi, bukan menambah masalah,” ucap mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ibrahim Muhammad, saat ditemui di halaman Kantor Wali Kota Ternate, Selasa malam 16 Februari 2021.

Petuah yang diucapkan Ibrahim itu diambil dari orang yang telah menyelesaikan mandat selama sepuluh tahun memimpin Kota Ternate; Burhan Abdurahman.

Sepuluh tahun bukanlah waktu yang singkat. Dan selama itu pula, Haji Bur –sapaan akrabnya- banyak mengubah wajah Ternate. Namun pertanyaannya adalah: selama satu dasawarsa, apakah sosok berusia 64 tahun itu telah bertindak sebagai solusi bagi problem perkotaan di Ternate ?

Perubahan wajah Ternate nyata terlihat selama kepemimpinannya. Ternate semakin bersolek, terutama dalam hal ruang terbuka publik. Pembangunan taman di pelbagai sudut kota menjadi pemandangan rutin selama kepemimpinannya. Landmark, Taman Film, Taman Kota Ternate dan sejumlah ruang publik lainnya adalah warisan yang ia tinggalkan.

Baca juga: 

FOTO: Wajah Infrastruktur Ternate dalam Satu Dekade

Pesan dan Kesan Wali dan Wawali Kota Ternate di Apel Terakhir

Warganet soal Peresmian Plaza Gamalama Ternate: Terlalu Memaksakan Keadaan

Sosiolog Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Herman Usman mengatakan, pembangunan ruang publik itu cukup representatif bagi masyarakat.

“Ini dapat dilihat dari makin berkembangnya ruang-ruang publik di Kota Ternate sebagai medium dialektika dalam membangun proses sosial. Di Taman Film, misalnya, kita menyaksikan bagaimana warga dalam berbagai level memanfaatkan ruang publik itu sebagai upaya membangun kohesi sosial secara lebih terbuka,” terangnya.

Jadi, lanjut Herman, dalam satu dekade ini, pelibatan warga bagi pembangunan Kota Ternate telah merepresentasikan hak warga secara baik. Kendati kemungkinan belum merata, itu tetap ada.

Landmark Ternate. || dok: PUPR Kota Ternate

Senada dengan Herman, Dosen Arsitektur Universitas Khairun Ternate Maulana Ibrahim juga menganggap terbukanya akses terhadap ruang publik menjadi salah satu peninggalan paling mengesankan pemerintahan Burhan.

Sosok yang juga dikenal intens menyikapi persoalan pusaka Ternate itu mencontohkan perubahan pada Benteng Oranje. Seperti diketahui, lebih dari satu dekade silam, di dalam benteng peninggalan VOC itu terdapat asrama bagi aparat keamanan.

Baca juga: 

Diresmikan 15 Februari, Plaza Gamalama Ternate Belum Ada Pengelola

Akhirnya Kota Ternate Punya Rumah Sakit Sendiri

Pesan dan Kesan Wali dan Wawali Kota Ternate di Apel Terakhir

Tak ayal,jika hal itu berdampak terhadap kondisi benteng yang dibangun sejak 1607 itu. Namun ketika menjabat sebagai wali kota, Burhan mulai menata kembali benteng tersebut.

“Alhamdulillah di masa beliau mulai 2010 melanjutkan apa yang sudah dimimpikan oleh wali kota sebelumnya. Alhamdulillah baru terwujud di zaman Haji Bur. Itu prestasi menurut saya, luar biasa, benteng mulai bisa diakses publik,” kata Maulana.

Hanya saja, penataan kembali itu bukan tak menemui masalah, sejumlah bangunan bersejarah di dalam benteng juga turut dirobohkan. Kebijakan ini memicu protes dari Maulana kala itu. Ia lantas melapor hal tersebut kepada Burhan.

Tak disangka, ia menerima respon positif. Setelah menerima penjelasan betapa pentingnya bangunan tua itu, Burhan langsung menginstruksikan agar pembongkaran itu tak dilakukan serampangan. “Yang saya salut waktu itu, secara pribadi, kesan saya beliau terbuka terhadap saran,” katanya.

Seiring berjalannya waktu, muncul pula ruang-ruang publik lainnya. Namun menurut Maulana, sayangnya ada banyak sekali perencanaan yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Benteng Oranje kembali bisa disodorkan sebagai contoh. Bagi dia, ketika ruang publik dirancang, harusnya melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Ia tak sependapat dengan desain Benteng Oranje yang didominasi oleh paving blok. Baginya itu tak sesuai dengan kebutuhan warga sekitar. Dalam riset yang dilakukan pada tahun 2012, Maulana menemukan fakta bahwa benteng itu kerapkali menjadi lokasi bagi sekolah-sekolah untuk mengajarkan olahraga bagi siswanya.

“Tujuannya menarik, menjadikan benteng ini ruang publik, tapi sayangnya desainnya tidak sesuai kebutuhan warga. Kasihan mereka olahraga di paving. Padahal bagus ada lapangan di dalam benteng, misalnya,” tuturnya.

Tak hanya di Benteng Oranje, perencanaan tanpa memerhatikan konteks kebutuhan, menurut Maulana, banyak terjadi pada ruang publik lainnya. Baginya pembangunan itu semata hanya mempercantik. Kota yang hanya dipercantik namun tak memerhatikan kebutuhan warganya.

Ia mencontohkan, perencanaan kawasan Batu Angus yang menurutnya tak sesuai dengan karakternya. Maulana beranggapan seharusnya kawasan wisata itu didesain secara alami.

Tapi kenyataannya tempat wisata yang mempunyai karakter alam yang begitu kuat itu, didesain dengan pendekatan yang tidak menghargai alamnya.

Parkiran Dermaga Semut, Ternate. || dok: PUPR Ternate

“Niatnya memang bagus, untuk memberi perubahan wajah Ternate. Tapi niat bagus saja tidak cukup. Kelemahan kita di Indonesia ini kan niatnya bagus, tapi caranya kadang kurang tepat,” katanya.

Selain itu, sebagai akademisi yang menaruh perhatian terhadap penataan kota, Maulana melihat adanya persoalan dalam menentukan skala prioritas. Lagi-lagi ada banyak proyek yang cuma mempercantik ruang publik, namun di bagian lain minim perhatian. Seperti air bersih, listrik dan pelayanan dasar lainnya.

Pola pembangunan ini, kata dia, lumrah terjadi di seluruh Indonesia, bahwa pemerintah hanya akan mempercantik wilayah pusat pemerintahan semata sedangkan wilayah pinggiran seperti Moti, Hiri, dan Batang Dua kadang terlupakan.

Ia menyayangkan masyarakat Pulau Moti yang sampai hari ini pelayanan listriknya belum berjalan maksimal. “Kalau saya melihat belum maksimal skala prioritas pembangunan infrastruktur. Kasihan masih ada empat pulau lain yang berpenghuni. Sepuluh tahun ini apa yang terjadi dengan mereka, kasihan sekali,” katanya.

Maulana menilai, persoalan politik spasial ini menjadi tantangan bagi kepemimpinan selanjutnya. Bagaimana membangun Ternate bukan hanya di Pulau Ternate saja, tapi empat pulau berpenghuni lainnya.“Sebab mereka juga harus merasakan pembangunan,” tandasnya.

Sementara, pengamat kebijakan publik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Sahroni A. Hirto mengatakan, fokus pembangunan infrastruktur di pulau terluar baru dilakukan pada periode kedua kepemimpinan Burhan Abdurahman. Hal yang paling dirasakan, kata dia, adalah akses jalan di Pulau Hiri yang tuntas dilakukan di masa Burhan.

Namun tetap saja, menurut Syahroni, masih terdapat kekurangan di sana-sini. Sebut saja pembangunan dermaga penyeberangan ke Hiri yang masih berlarut-larut dalam polemik. Begitu juga jalan lingkar Pulau Moti yang belum juga membaik.

Kendati begitu, sosok yang juga merupakan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Ternate ini, menilai Burhan sudah cukup memenuhi infrastruktur dasar di tiga pulau terluar.

Penulis: Rizal Syam
Editor: Nurkholis Lamaau

Baca Juga