Ternyata Penyatuan Anggaran Pelabuhan Hiri Ternate, Belum Direalisasi, Proyek Terancam Tertunda

Ternate, Hpost – Penyatuan anggaran untuk proyek breakwater Pelabuhan Hiri, Ternate, Maluku Utara, hingga kini belum terealisasi tanpa penjelasan pasti dari Pemerintah Kota Ternate. Proyek terancam tertunda.

"Saya belum tahu. Belum dengar. Saya baca-baca dari media saja," ucap Kepala Bidang Anggaran, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Pemkot Ternate, Safrudin kepada halmaherapost.com, Sabtu 29 Mei 2021, saat dikonfirmasi soal progres penyatuan anggaran Pelabuhan Hiri.

Saat ditanya apakah sudah ada instruksi teknis pergeseran anggaran secara administrasi dari Kepala DPKAD Ternate, Taufik Djauhar, Safrudin mengaku belum ada.

Ia menyarankan halmaherapost.com menghubungi Kepala BPKAD, Taufik Djauhar. Namun ketika dihubungi, Taufik tidak merespon.

Padahal, pertanyaan halmaherapost.com ihwal progres penyatuan anggaran yang dikirim melalui pesan singkat sudah dibaca. Tapi tidak dibalas.

Halmaherapost.com juga berupaya menghubungi lewat panggilan telepon, tapi Taufik tidak merespon.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, anggaran yang melekat di Dinas Perhubungan (Dishub) sebesar Rp 850 juta. Ini sudah termasuk anggaran perencanaan pembuatan breakwater sebesar Rp 200 juta.

Kemudian, tersisa Rp 650 juta dan ditambah Rp 650 juta dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sehingga total untuk bisa digunakan dalam pembangunan breakwater sebesar Rp 1,3 miliar.

Sebelumnya, Pelaksana tugas Kepala Bappelitbanda Kota Ternate, Rizal Marsaoly mengatakan, soal penyatuan anggaran ditanyakan ke Keuangan dan Dinas PUPR.

Namun saat kembali ditanya, apakah penyatuan anggaran harus menunggu hasil kajian teknis, Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Ternate itu bilang, tidak perlu.

"Tidak perlu, penyatuan itu tinggal dari keuangan saja," kata Rizal kepada halmaherapost.com.

Rizal mengaku, saat ini koordinasi masih berjalan untuk mempercepat proyek breakwater. Tapi untuk mengawali pekerjaan tersebut, harus punya kajian dan hitungan yang matang.

"Menunggu Kadis PU punya hitungan dan kajian teknisnya adik," singkat Rizal.

Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Risval Tribudiyanto mengaku, kajian teknis sudah dilakukan oleh timnya selama dua hari terakhir.

Dimulai pada Jumat 28 Mei 2021 dan Sabtu 29 Mei 2021, dengan melibatkan akademisi Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate.

"Tim sudah bekerja. Tapi kalau anggaran belum disatukan, bagaimana kita mau tindaklajuti ke perencanaannya," ucap Risval.

Risval menguraikan, kesepakatan penyatuan anggaran dari Dishub ke Dinas PUPR harus diikuti dengan percepatan penyatuan anggaran yang resmi.

Sebab, Dinas PUPR tidak hanya mengkaji soal teknis, tetapi menyiapkan perencanaan yang matang hingga pada UKL – UPL.

"Ini kita mulai dari awal lagi. Jadi penyatuan anggaran dipercepat. Kalau tidak akan menyita waktu dan tidak sesuai target pengerjaan di bulan Juni," katanya.

Sekadar informasi, Komisi I dan III DPRD Kota Ternate telah melayangkan undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Dishub, Dinas PUPR dan Bappelibangda, untuk membahas progres pelabuhan Hiri. RDP akan dilakukan pada Senin 31 Mei 2021 di Kantor DPRD.