Tidore

Data Nakes Belum Rampung, Dinkes Tidore Diberi Batas Waktu

Sekda Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo. Foto: BCS

Tidore, Hpost - Data tenaga kesehatan (nakes) di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, hingga kini belum rampung. Hal itu menjadi penyebab beberapa bulan lalu Pemerintah Daerah belum bisa membayar insentif nakes yang berjuang menangani pandemi Covid-19.

Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, mengatakan data lengkap tenaga kesehatan penerima insentif juga menjadi perhatian DPRD Kota Tikep dalam rapat yang digelar pada Senin, 02 Agustus 2021.

Baca Juga: Puluhan Lapak di Mangga Dua Ternate Dibongkar, Warga: Pemerintah, Kasihan Kami

"Tadi saya gelar rapat bersama Dinkes dan RSD Tidore untuk tindak lanjut pertemuan dengan DPRD kemarin. Dan kesimpulannya, Dinkes belum punya data lengkap," kata Ismail, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu 04 Agustus 2021.

Karena itu, dirinya menegaskan memberi batas waktu kepada Dinkes sampai besok, Kamis 5 Agustus 2021, tepat pada pukul 14.00 WIT, yaitu data tentang nakes penerima insentif dan bantuan sosial (bansos).

Sementara, sebut Ismail, data untuk pasien COVID-19 maupun pasien isolasi sudah dilengkapi.

"Data nakes dari RSD sudah, tapi dari Dinkes belum karena mereka rekap data per kecamatan, itu yang bikin lambat. Tapi besok pukul 14.00 WIT sudah harus selesai," tutur Ismail.

Mantan Kadis Pendidikan Tikep itu membeberkan, berdasarkan data yang diterima dari RSD Tidore, jumlah nakes yang menerima insentif di 2020 terhitung sejak Oktober, November dan Desember berjumlah 227 orang dengan anggaran sebesar Rp 1.483.571.419.

Dana ini sudah dikirim oleh pemerintah pusat melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Namun, karena anggaran itu masuk ke kas daerah pada akhir tahun sehingga saat itu belum bisa dilakukan pembayaran.

Untuk diketahui, jumlah nakes penerima insentif di 2021 terhitung sejak Januari-Juni berjumlah 535 orang dengan total anggaran Rp 1.685.714.169.

Ia juga menyebutkan, bahwa dana ini bersumber dari hasil refocusing pemerintah daerah beberapa waktu lalu.

"Kalau soal per orang terima berapa itu nanti tanyakan ke RSD, saya cuma terima hasil rekapan saja," tandasnya.

Penulis: BCS
Editor: Redaksi

Baca Juga