Bappeda Maluku Utara Proyeksikan Kebutuhan Air 20 Tahun ke Depan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Maluku Utara memproyeksikan tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan air untuk periode 2025 hingga 2045.

Saat ini, ketersediaan air di Maluku Utara tercatat sebesar 6,29 triliun liter pada 2024, angka yang masih mencukupi untuk memenuhi proyeksi kebutuhan air yang akan meningkat dari 101 miliar liter pada 2025 menjadi 138,7 miliar liter pada 2045.

Namun, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, menegaskan bahwa tantangan utama bukan pada ketersediaan air, melainkan pada pengelolaan dan distribusinya yang efisien dan berkelanjutan.

“Ketersediaan air yang cukup di tahun 2024 memberi gambaran positif. Tetapi, dengan proyeksi peningkatan kebutuhan air yang signifikan, kita harus merencanakan dengan cermat agar kebutuhan di masa depan dapat terpenuhi, terutama di wilayah dengan potensi kekurangan air,” ujar Sarmin.

Selain itu, Maluku Utara menghadapi ancaman bencana alam seperti banjir bandang yang kerap terjadi di Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Halmahera Utara. Tingginya curah hujan dan kondisi topografi yang curam menjadi faktor utama yang meningkatkan risiko bencana ini, yang dapat merusak infrastruktur dan mengancam keselamatan masyarakat.

Sarmin menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan penerapan langkah-langkah mitigasi bencana sebagai upaya untuk meminimalkan dampak negatif di masa mendatang.

“Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang dapat memastikan pemanfaatan sumber daya air yang efisien, sambil mengurangi risiko bencana,” jelasnya.

Langkah-langkah ini, tambah Sarmin, akan menjadi kunci bagi pembangunan berkelanjutan di Maluku Utara dengan mengelola sumber daya air secara bijaksana dan memitigasi ancaman bencana secara efektif.

---

Berita ini menyoroti urgensi perencanaan air dan mitigasi bencana sebagai bagian dari visi pembangunan jangka panjang Maluku Utara. Apakah sudut pandang dan penyampaiannya sudah sesuai?