Dugaan Penyelewengan Dana BUMDes Hino Morotai, Kades Mengelak, Warga Desak Audit

Dugaan penyelewengan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Hino, Kecamatan Morotai Timur, Pulau Morotai, mencuat setelah seorang warga setempat mengungkapkan temuan tersebut kepada awak media pada Selasa, 18 Februari 2025.

Berdasarkan pengakuan warga berinisial LO, dana BUMDes yang diperkirakan mencapai sekitar Rp200 juta diduga kuat diselewengkan oleh Ketua BUMDes, Demian Pagaya, dan Bendaharanya, Deni Punia.

Menurut LO, selama tiga tahun terakhir, BUMDes Hino tidak pernah memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada publik. Hal ini menambah kecurigaan terkait pengelolaan anggaran yang melibatkan kedua pengurus BUMDes tersebut.

"Pengurus BUMDes, Ketua dan Bendahara, masing-masing mengelola usaha yang berbeda. Bahkan, Pemdes dan BPD juga takut meminta pertanggungjawaban anggaran tersebut, karena setiap upaya untuk meminta laporan selalu dihindari oleh Ketua dan Bendahara," ungkap LO.

LO menjelaskan lebih lanjut bahwa Ketua BUMDes mengelola usaha sembako, sementara Bendahara mengelola usaha rumpon yang ditujukan untuk nelayan. Kedua pengurus tersebut juga diketahui memiliki perahu fiber yang dibeli menggunakan dana BUMDes.

"Mereka memiliki perahu fiber yang dibeli dengan dana BUMDes," tegasnya.

Sebagai warga yang peduli, LO mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk segera turun tangan mengevaluasi kinerja Ketua dan Bendahara BUMDes Hino. Ia juga meminta Inspektorat untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana BUMDes yang diduga diselewengkan.

"Kami meminta DPRD untuk mengevaluasi dan mengganti Ketua serta Bendahara BUMDes. Selain itu, Inspektorat harus segera mengaudit penggunaan dana BUMDes oleh keduanya," pungkas LO.

Sementara itu, Kepala Desa Hino, Yonghard Watimena, saat dikonfirmasi terkait dugaan penyelewengan anggaran BUMDes, membantah adanya penyimpangan. Menurutnya, anggaran BUMDes Hino dalam keadaan aman dan tidak ada masalah serius.

"Saya rasa anggaran BUMDes Hino aman-aman saja. Cuma soal laporannya yang belum dibuat oleh Ketua BUMDes," bantahnya, sembari bertanya, "Dapat info dari mana ini?"

Kades juga mengaku bahwa laporan pertanggungjawaban anggaran memang belum disusun oleh pengurus BUMDes. Namun, ia menegaskan bahwa BUMDes Hino memiliki dua bidang usaha yang berjalan, yakni sembako dan usaha rumpon.

"Usaha rumpon berjalan lancar, cuma sembako yang kurang lancar karena banyak persaingan, banyak kios di desa," tambahnya.