Gubernur Sherly Dorong Pembangunan Pelabuhan Tifure–Mayau, Batang Dua Keluar dari Isolasi

Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat langkah pemulihan pascagempa di wilayah kepulauan dengan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi laut di Pulau Batang Dua.

Salah satunya melalui rencana pembangunan pelabuhan di Tifure dan Mayau yang kini memasuki tahap penting dan ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027.

Perencanaan induk pelabuhan tersebut telah ditenderkan, sementara aset dari Pemerintah Kota Ternate juga telah resmi diserahkan ke Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari proses administrasi pembangunan.

Gubernur Sherly Laos mengatakan, jika seluruh proses berjalan tanpa hambatan, pembangunan pelabuhan ditargetkan mulai pada 2027.

Menurutnya, kehadiran pelabuhan yang layak menjadi kunci utama dalam membuka keterisolasian Pulau Batang Dua yang selama ini sangat bergantung pada transportasi laut dengan akses terbatas.

“Kalau pelabuhannya baik, kapal besar bisa masuk. Kapal cepat juga bisa rutin,” ujar Sherly saat meninjau wilayah terdampak gempa di Batang Dua.

Ia menjelaskan, kondisi saat ini membuat perjalanan laut dari dan ke Batang Dua dapat memakan waktu hingga 12 jam. Namun, dengan adanya pelabuhan yang representatif, waktu tempuh diperkirakan dapat dipangkas menjadi sekitar 3 jam.

Selain memangkas waktu perjalanan, keberadaan pelabuhan juga diharapkan dapat meningkatkan frekuensi pelayaran menjadi dua hingga tiga kali dalam sepekan. Hal ini dinilai akan berdampak langsung pada kelancaran distribusi logistik, mobilitas warga, hingga percepatan pemulihan ekonomi pascabencana.

“Selama ini persoalannya adalah kapal sulit berlabuh secara aman dan reguler. Dengan pelabuhan yang baik, akses akan terbuka dan pelayanan transportasi bisa lebih teratur,” tambahnya.

Rencana pembangunan pelabuhan tersebut mencakup kawasan Tifure dan Mayau yang menjadi titik vital aktivitas masyarakat di Pulau Batang Dua.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan bahwa upaya penanganan tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga pada pembangunan jangka panjang untuk mengatasi persoalan mendasar berupa keterisolasian wilayah kepulauan.