PUPR Morotai Alihkan Sumber PAD dari Alat Berat ke Optimalisasi PBG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pulau Morotai mulai mengalihkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor alat berat ke layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kebijakan ini ditempuh karena kontribusi alat berat dinilai belum memberikan hasil maksimal bagi pendapatan daerah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR Pulau Morotai, Fahmi Usman, mengatakan pengelolaan alat berat selama ini lebih banyak difokuskan untuk mendukung kegiatan pembangunan pemerintah daerah, sehingga belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap PAD.

“Alat berat yang kami kelola lebih difokuskan untuk mendukung kegiatan pembangunan di daerah, sehingga kontribusinya terhadap PAD belum optimal,” ujarnya.

Sebagai langkah strategis, PUPR Morotai kini mengoptimalkan sektor Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sektor ini dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD apabila dikelola secara terstruktur dan didukung kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin bangunan.

Fahmi menjelaskan, pihaknya telah menyurati seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait rencana pendaftaran akun secara daring di masing-masing instansi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya percepatan implementasi layanan PBG di lingkungan pemerintah daerah.

“Tujuannya agar seluruh ASN maupun PPPK yang telah memiliki rumah pribadi atau tempat usaha segera mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),” jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat Pulau Morotai agar segera mengurus PBG untuk setiap bangunan yang dimiliki. Selain mendorong peningkatan PAD, PBG juga menjadi instrumen penting dalam penataan dan legalitas bangunan di daerah.

Fahmi optimistis, jika implementasi PBG berjalan maksimal, target PAD yang telah ditetapkan tidak hanya tercapai, tetapi juga berpotensi melampaui proyeksi awal.

"Kalau ini sudah berjalan dengan baik, bukan hanya target Rp500 juta yang bisa tercapai, tetapi hingga Rp1 hingga Rp2 miliar juga sangat memungkinkan,” tegasnya.