Gubernur Sherly Minta Percepatan Infrastruktur Maluku Utara di Forum Komisi V DPR RI

Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Maluku Utara pada Rabu, 22 April 2026 menjadi ruang terbuka pembahasan berbagai persoalan pembangunan, terutama terkait keterbatasan infrastruktur dan rendahnya konektivitas antarpulau.

Forum yang digelar di Ballroom Bela Hotel Ternate tersebut berlangsung dinamis dan diwarnai diskusi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam kesempatan itu menegaskan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayahnya yang merupakan daerah kepulauan dengan sekitar 975 pulau. Menurutnya, kondisi geografis tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai.

“Konektivitas antarpulau masih terbatas. Jalan, jembatan, dan akses transportasi belum merata, sehingga masih ada wilayah yang terisolasi,” ujar Sherly.

Ia juga menyoroti dampak langsung dari keterbatasan infrastruktur terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Nelayan dan petani kopra, kata dia, masih menghadapi kesulitan dalam mendistribusikan hasil produksi akibat minimnya akses transportasi.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara turut menampilkan video kondisi lapangan yang memperlihatkan sejumlah wilayah sulit dijangkau, termasuk hambatan distribusi barang kebutuhan pokok serta hasil perikanan dan pertanian.

Forum ini dihadiri Ketua Tim Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir, serta sejumlah kepala daerah di Maluku Utara, di antaranya Bupati Halmahera Barat James Uang, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji, dan Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher.

Dalam sesi diskusi, Komisi V DPR RI menyoroti sejumlah isu strategis, termasuk kesiapan sistem mitigasi bencana dan efektivitas penyebaran informasi pada masa krusial atau golden hour. Perhatian juga diberikan pada sistem peringatan dini milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Perwakilan BMKG menjelaskan bahwa perangkat pemantauan seperti sensor geofisika dan tsunami gauge telah tersedia di beberapa titik wilayah Maluku Utara. Namun, tantangan utama masih berada pada kecepatan distribusi informasi kepada masyarakat.

“Ini menjadi pekerjaan rumah yang sedang kami benahi, terutama kerja sama dengan operator telekomunikasi untuk memperkuat early warning system,” ujar perwakilan BMKG.

Selain itu, anggota Komisi V DPR RI juga menyoroti minimnya fasilitas keselamatan di pelabuhan. Ia menilai pelabuhan di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara seharusnya dilengkapi dengan radar dan sistem peringatan suara sebagai standar keselamatan transportasi laut.

“Pelabuhan itu wajib punya radar dan menara suara. Ini penting karena fungsinya seperti ‘polisi di laut’,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi V DPR RI juga mendorong agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap Maluku Utara sebagai salah satu wilayah kepulauan strategis di Indonesia. Bahkan, diusulkan adanya rapat lanjutan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur di daerah ini.

Komisi V menyatakan komitmennya untuk mendorong alokasi anggaran infrastruktur tahun 2026, termasuk melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) serta pembangunan jaringan irigasi skala kecil.

“Kita realistis. Tahun 2026, yang bisa kita dorong adalah IJD dan irigasi kecil. Justru yang kecil harus dituntaskan agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujar salah satu anggota Komisi V.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting dalam menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Meski diwarnai perdebatan, forum tersebut menegaskan urgensi percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara yang masih menghadapi tantangan besar dalam hal konektivitas antarpulau.