Komisi V DPR RI Puji Kinerja Gubernur Sherly, Infrastruktur Didorong Masuk Prioritas Nasional

Komitmen Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dalam memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur mendapat apresiasi dari Komisi V DPR RI.

Dalam kunjungan kerja di Maluku Utara, Rabu, 22 April 2026, Sherly dinilai berhasil membawa isu-isu strategis daerah ke tingkat pusat secara terarah dan terukur.

Di hadapan rombongan Komisi V DPR RI, Sherly memaparkan kondisi riil infrastruktur di Maluku Utara yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Ia menegaskan bahwa komunikasi yang dibangun dengan pemerintah pusat bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari strategi untuk memastikan program prioritas daerah dapat masuk dalam skema pendanaan nasional.

“Kami sampaikan secara lisan maupun tertulis. Harapannya, ada implementasi konkret mulai 2026, 2027, dan seterusnya,” ujar Sherly kepada awak media.

Menurutnya, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu kendala utama dalam mempercepat pembangunan, khususnya perbaikan jalan rusak yang tersebar di wilayah Maluku Utara. Oleh karena itu, Pemprov mendorong dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD).

Selain infrastruktur darat, Sherly juga menyoroti pentingnya konektivitas laut sebagai penopang utama perekonomian daerah kepulauan. Ia mengungkapkan masih terdapat kekurangan pada infrastruktur pelabuhan serta layanan transportasi laut yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.

Dalam kunjungan tersebut, Sherly bersama anggota Komisi V DPR RI, Irene Roba Putri, turut meninjau sejumlah titik strategis. Di antaranya proyek Sabo Dam, lokasi mitigasi bencana di Kelurahan Rua, serta hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana.

Mereka juga memastikan progres pembangunan Inpres Jalan Daerah di Kota Ternate yang telah mencapai 100 persen dan siap diserahterimakan setelah masa pemeliharaan.

“Ada beberapa proyek yang masih dalam proses tender di 2026. Kami berharap, sisanya bisa masuk dalam program 2027 atau penambahan di perubahan anggaran 2026,” kata Sherly optimistis.

Apresiasi pun datang dari Komisi V DPR RI. Irene Roba Putri menilai Gubernur Sherly menunjukkan kepemimpinan yang aktif dan komunikatif dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

“Ibu Gubernur akan memimpin rapat bersama seluruh kepala daerah se-Maluku Utara untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Kami di Komisi V DPR RI siap mengawal agar kementerian terkait dapat mengoptimalkan pelayanan,” ujarnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan pembangunan di Maluku Utara tidak hanya terealisasi secara fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.