Wagub Sarbin Terima Audiensi Pemuda Pagu, Bahas Budaya dan Jembatan Rusak

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menerima audiensi Persatuan Pemuda Pagu di Ruang Rapat Wakil Gubernur, Senin, 4 Mei 2026.

Pertemuan tersebut membahas pelestarian budaya adat Pagu hingga kondisi jembatan penghubung desa yang rusak dan dinilai membahayakan aktivitas masyarakat.

Audiensi itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, serta Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Darmin Abdurrahman.

Dalam pemaparannya, perwakilan Persatuan Pemuda Pagu menyampaikan tiga program prioritas organisasi, yakni dokumentasi warisan budaya takbenda, regenerasi pelaku adat, serta pembentukan cabang organisasi di tingkat kabupaten dan kota.

Mereka menilai langkah dokumentasi budaya perlu segera dilakukan karena banyak tetua adat yang sudah lanjut usia. Jika tidak segera direkam dan diinventarisasi, pengetahuan adat dikhawatirkan hilang dan tidak dapat diwariskan kepada generasi muda.

“Banyak tetua adat sudah sepuh. Jika pengetahuan mereka tidak segera direkam lewat database dan video dokumenter, kita terancam kehilangan. Kami ingin budaya tetap hidup dan mudah diakses anak muda,” ujar salah satu perwakilan Pemuda Pagu.

Menanggapi hal tersebut, Samsuddin A. Kadir menyatakan dukungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap upaya pelestarian budaya lokal.

“Pelestarian budaya adalah kerja kolektif. Pemprov Malut siap memfasilitasi pendataan dan bersinergi dalam program pelestarian,” katanya.

Sementara itu, Darmin Abdurrahman menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah memiliki sejumlah karya budaya yang tercatat secara nasional dan menargetkan penambahan tiga karya budaya baru pada 2026.

“Sinergi dengan komunitas pemuda akan mempercepat inventarisasi budaya daerah,” ujarnya.

Selain isu budaya, Persatuan Pemuda Pagu juga menyampaikan aspirasi terkait kondisi jembatan penghubung desa di wilayah bagian barat yang dibangun sejak 2008 dan kini mengalami kerusakan serius.

Warga disebut masih mengandalkan jembatan gantung berbahan kayu untuk mengakses lahan pertanian dan fasilitas umum, termasuk stasiun pengisian bahan bakar. Kondisi jembatan yang mulai lapuk dinilai mengancam keselamatan masyarakat.

Mereka menyebut sekitar 9 persen lahan pertanian warga terdampak akibat akses yang sering terputus, terutama saat musim tertentu. Kondisi itu juga menyulitkan mobilitas warga yang membutuhkan layanan kesehatan, termasuk ibu hamil.

Merespons persoalan tersebut, Sarbin Sehe menegaskan pentingnya sinergi antara adat, agama, dan pemerintah dalam menjaga budaya daerah sekaligus memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan.

“Budaya harus hidup, bukan hanya seremonial. Saya minta OPD terkait segera tindak lanjuti, libatkan sekolah dan anak muda,” tegasnya.

Terkait kondisi jembatan desa, Wagub langsung meminta Dinas Pekerjaan Umum segera turun lapangan melakukan pengecekan.

“Infrastruktur dasar tidak boleh diabaikan. Ini menyangkut keselamatan dan ekonomi warga. Tolong Dinas PU segera cek kondisi jembatan di desa bagian barat, laporkan ke saya rencana penanganannya,” ujar Sarbin.

Audiensi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan tindak lanjut, di antaranya penyusunan program bersama pelestarian budaya, peninjauan lapangan terhadap kondisi jembatan desa, serta penguatan edukasi budaya di satuan pendidikan di Maluku Utara.