Daratan Halmahera Dikebut, Pemprov Maluku Utara Siapkan Anggaran Fantastis

Pemerintah Provinsi Maluku Utara tancap gas menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah daratan Halmahera pada tahun 2026. Tak main-main, anggaran hampir Rp500 miliar disiapkan untuk membiayai berbagai proyek strategis di sejumlah kabupaten.

Anggaran tersebut dialokasikan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara dan mencakup belanja fisik, perencanaan, hingga pengawasan proyek infrastruktur.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto, mengatakan pembangunan difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah serta penguatan infrastruktur dasar masyarakat di daratan Halmahera.

“Belanja ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, irigasi, bangunan gedung, pengaman pantai dan sungai, serta penataan kawasan di daratan Halmahera,” ujar Risman, Rabu, 28 Januari 2026.

Di Kabupaten Halmahera Barat, pembangunan diarahkan pada pemeliharaan jaringan irigasi Akediri, rehabilitasi irigasi Goal, serta pembangunan jalan Sedangoli–DHE yang terhubung langsung dengan kawasan permukiman relokasi. Selain itu, dilakukan penanganan ruas Ibu–Kedi dan Sedangoli–DHE, serta pembangunan jalan dan jembatan Tabadame–Ekor guna meningkatkan aksesibilitas wilayah.

Sementara itu, di Kabupaten Halmahera Timur, fokus pembangunan meliputi irigasi Wayamli, pengembangan kawasan wisata Olako, serta pembangunan jalan dan jembatan Ekor–Kobe. Namun demikian, Risman mengakui sejumlah proyek masih terkendala administrasi, terutama terkait tata batas kawasan hutan.

“Beberapa kegiatan masih menunggu pengurusan tata batas kawasan hutan sebagai syarat pelaksanaan pembangunan,” jelasnya.

Adapun di Kabupaten Halmahera Tengah, pembangunan jalan difokuskan pada sejumlah ruas strategis seperti Saket–Hede Podo, Saket–Agane Dalam, serta Sidangoli–Jailolo–Gula. Proyek ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di daratan Halmahera.

Di Kabupaten Halmahera Selatan, pembangunan infrastruktur mencakup jalan, jembatan, serta bangunan pengaman pantai yang tersebar di Pulau Bacan, Pulau Obi, hingga jalur daratan Halmahera Selatan, termasuk kawasan Saketaya.

Sementara di Kabupaten Halmahera Utara, proyek infrastruktur dilaksanakan di sejumlah kecamatan, antara lain Toliwang, Kaliupa, Pitu, dan Kao. Penanganan jalan dilakukan pada ruas Kao–Toliwang, Ibu–Kedi, Galela–Kedi, serta Lapi–Darume, termasuk lanjutan pembangunan ruas Tolabit–Togore–Batua.

Risman berharap dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui kementerian teknis dan balai terkait, terus diperkuat agar pembangunan infrastruktur di daratan Halmahera dapat berjalan optimal, tepat waktu, dan berkelanjutan.