Sofifi – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara, memastikan Pengangkatan Burnawan sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah telah sesuai mekanisme. Hal itu juga telah diklarifikasi oleh BKD ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Bahkan Pj. Gubernur Malut, Drs. Samsuddin A Kadir telah menyurat secara resmi pada 27 Mei 2024….
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Maluku Utara, Abdul Farid Hasan, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi kinerja BPBJ dalam proses pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. “Melalui e-Pengaduan, siapa saja yang memiliki bukti bisa mengajukan pengaduan. Namun, tentu saja tidak semua hal bisa diadukan,” kata…
Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) akan mengundang pelaku usaha di bidang jasa konstruksi untuk mengikuti market sounding e-katalog lokal pekerjaan konstruksi. Kepala BPBJ Pemprov Malut, Abdul Farid Hasan, menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan katalog elektronik lokal pekerjaan konstruksi di Provinsi Maluku…
Sofifi – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Nuryamin menghadiri Kegiatan Pertemuan Koordinasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Food Security dan Vulnerability Atlas (FSVA) yang dilaksanakan Badan Pangan, di Aula Pertemuan Yusmar, Sofifi, Rabu 29 Mei 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat situasi ketahanan pangan dan gizi yang komprehensif…
Meskipun sudah memasuki pertengahan tahun anggaran (TA) 2024, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Pemprov Maluku Utara tetap fokus menindaklanjuti program Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Plt Kepala BPBJ Maluku Utara, Abdul Farid Hasan, menjelaskan bahwa sebagai penanggung jawab pengadaan barang dan jasa yang…
Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengadakan kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai pentingnya penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa. “Kegiatan ini bertujuan agar seluruh pengadaan dapat diumumkan melalui RUP, sekaligus memberikan pencerahan terkait persiapan tender…
Sofifi – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara memulai langkah penting dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2025-2045. Acara Kick-off Meeting yang diadakan pada Rabu, 22 Mei 2024, menjadi tonggak awal dalam merumuskan panduan pengelolaan lingkungan hidup di Maluku Utara….
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Maluku Utara memproyeksikan tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan air untuk periode 2025 hingga 2045. Saat ini, ketersediaan air di Maluku Utara tercatat sebesar 6,29 triliun liter pada 2024, angka yang masih mencukupi untuk memenuhi proyeksi kebutuhan air yang…
Ternate – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Maluku Utara, Al Yasin Ali tetap kekeh dengan keputusannya. Ia tidak mengembalikan Samsuddin A Kadir dan tiga kepala OPD ke jabatannya sesuai perintah Kemendagri. Padahal, Kementerian Dalam Negeri, melalui Plh. Dirjen Otonomi Daerah (OTDA), telah memerintahkan Plt. Gubernur untuk mencabut keputusannya melalui surat nomor…
Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Maluku Utara berencana memperpanjang batas waktu pengajuan Rencana Umum Pengadaan (RUP) hingga akhir April 2024. Keputusan ini masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan Sekretaris Daerah (Sekda). Plt Kepala BPBJ Maluku Utara, Farid Abas, menjelaskan bahwa keterlambatan pengajuan RUP oleh beberapa OPD terjadi karena hambatan…