“Ada Bisnis Covid-19” di Balik Klaim Medis?

Verifikasi BPJS di RSUD Jailolo, kata Syafrullah, telah dilakukan sejak Maret, April, hingga Mei. ”Pembayarannya langsung masuk ke rekening RSUD,” katanya.

Terkait rincian biaya dari Kemenkes, Syafrullah enggan menyebut. Karena pihaknya hanya melaporkan, bahwa berapa lama pasien dirawat dan komponen apa yang digunakan.

“Seperti APD apa yang dipakai, prosesnya pasien yang dirawat sampai di mana. Itu semua dilaporkan. Nanti Kemenkes yang menetapkan pengantian biaya sesuai hasil verifikasi BPJS,” jelasnya.

Sejauh ini, lanjut dia, jumlah pasien secara keseluruhan yang ditangani sesuai protokol Covid-19, sebanyak 38 pasien. “Dan yang terklaim hanya ODP dan PDP. Untuk OTG tidak ada dalam klaim biaya, walau kami ada pelayanan perawatan untuk OTG,” katanya.

Namun informasi yang diperoleh Halmaherapost.com Kepala BPJS Wilayah Malut Kantor Cabang Ternate, Revien Virlanda, menyebut jumlah biaya klaim medis RSUD Jailolo sebesar Rp 250 Juta.

Ditanya, apakah 38 pasien yang diajukan masuk verifikasi, jumlah biayanya demikian?, Revien menegaskan belum tentu. Karena pengajuannya dilakukan perbulan. “Kan ada yang klaim bulan ini, ada yang berikutnya,” katanya. “Yang 38 pasien itu untuk April.”

Terkait pernyataan Dirut RSUD CB, bahwa ada pasien yang tidak memiki KTP, diakui Revien, itu menjadi kendala administrasi saat pengajuan.

“Data ini kan sifatnya, kalau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kan kombinasi. Ada yang dari iuran peserta, ada yang dari negara. Maka harus dipertanggungjawabkan,” katanya.

Persoalannya, yang paling rentan adalah pasien meninggal. Polemik ini turut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan medis. Sementara, angka kasus positif cenderung meningkat.

Bahkan terkait kejanggalan data, tidak menutup kemungkinan ada unsur kesengajaan. Namun Revien tak mau berspekulasi lebih jauh. Karena sejauh ini belum ditemukan hal seperti itu.
“Yang jelas, selama dokumen dan syarat-syarat dipenuhi, kita loloskan. Artinya kita verifikasi sesuai kebutuhan. Kalau tidak memenuhi, akan kita kembalikan untuk dilengkapi,” ujarnya.

Sementara, terkait pasien hingga penggunaan alat, berkaitan dengan persoalan adminisrasi. Dengan demikian, penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu akan sangat rentan.

Menanggapi hal itu, Revien menyebut, verifikasi dilakukan dua arah. Misalnya, semua alat dipakai. Termasuk terapi yang diberikan. “Itu dicatat semua untuk dilaporkan,” katanya.

Kedua, lanjut dia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilibatkan. “Itu tertera dalam Kepmenkes, untuk memastikan klaimnya benar-benar valid,” katanya. “Jadi kita juga melakukan verifikasi merasa aman,” tambahnya.

Nonton: "Orang Bergejala Mirip" Covid Lolos dari Pemeriksaan Bandara Baabullah

Nonton: Jerit Nelayan di Tengah Wabah Corona

Terpisah, Jubir Satgas Covid-19 Halut, Deky Tawaris, menambahkan, dari hasil koordinasi dengan Dirut RSUD Tobelo, data klaim pasien sudah diajukan ke Kemenkes. “Tapi sampai sekarang belum direalisasi,” katanya.

Meski tak merinci lebih detail, namun menurut Deky, semua data yang diajukan sudah sesuai. “Yang jelas, pengajuan data pasien berdasarkan surat edaran dari Kemenkes,” tandasnya.

Menanggapi spekulasi liar yang berkembang di masyarakat, Deky menampik. “Tidak ada yang begitu,” tandasnya. Bagi dia, semua penanganan sudah sesuai acuan.

“Semua sudah jelas. Karena status positif itu kan berdasarkan pemeriksaan medis, diuji di laboratorium. Dan karena itu sifatnya anggaran jasa, jadi verifikasinya lewat BPJS,” pungkasnya.

Lagi pula, lanjut Deky, kondisi di Halut berbeda. Jumlah pasien Covid-19 cenderung sedikit. “Kan yang positif cuman 9 orang. Kalau Ternate kan ratusan. Yang meninggal satu orang terkonfirmasi positif,” katanya.

Sedangkan satu ODP yang meninggal dengan proses pemakaman menggunakan protokol Covid-19, menurut Deky, sebagai bentuk antisipasi. “Dan itu kewajiban pemerintah untuk melakukan itu,” terangnya.

Secara terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Tobelo, Umar, kepada Halmaherapost.com, Selasa 9 Juni 2020, mengaku sampai saat ini masih menunggu data klaim dari RSUD Tobelo. “Kalau sudah diajukan, kami siap verifikasi,” katanya.

Umar pun meminta waktu sebenar untuk menghubungi pihak RSUD Tobelo. Sesaat kemudian, ia menyebut data klaim pasien Covid-19 baru saja diajukan. “Baru saja diajukan. Sudah ada di kami,” katanya.

Sayangnya, Umar enggan menyebut angka nominalnya dengan alasan takut keliru. “Ini kan menyangkut, nanti beredar hal-hal yang kurang, ini kan. Jadi konfirmasi ke RS saja,” katanya.

Sebab, menurut dia, pihaknya juga harus melihat apakah berkas yang diajukan sesuai aturan atau belum. “Jangan sampai saya sudah kasi tahu angkanya, kemudian salah, gitu kan. Jadi kami verifikasi dulu,” katanya.

Menyentil soal spekulasi hingga potensi manipulasi data klaim, Umar menegaskan, Kepmenkes menjadi acuan. “Yang penting ada kategorinya. Soal identitas, dia kan tersistem. Jadi kalau NIK pasien tidak terkonfirmasi, RS bisa bekerja sama dengan Disdukcapil, dan dilaporkan ke capil pusat untuk diaktifkan,” tuturnya.