Morotai: Tergelincir dalam Pusaran Hegemoni

Hal terbaik yang butuh dilakukan adalah ciptakan hegemoni. Hegemoni artinya suatu bangsa menerima "pemaksaan" tanpa menyadarinya. Hegemoni lebih menekankan dimensi penyatuan pikiran dan kesadaran, dari pada benturan fisik. Soekarno betul-betul bekerja di ranah ini di Morotai. Ia tahu potensi perlawanan. Langkahnya ke Maluku Utara dalam rangka penyatuan ini, membumikan narasi "senasib dan setanah air", termasuk pengamanan tanah-tanah ulayat yang dikemudian dikuatkannya dengan UU Agraria tahun 1960-an.

Saya dapat memaklumi mengapa ada "baku malawang" terkait tanah di kawasan AURI baru-baru ini. Mungkin tak pernah ada dokumen sejarah yang menerangkan wilayah teritori Kesultanan Ternate diberikan kepada NKRI. Army Dock, landasan pacu, hingga seputaran desa Wawama, Jobela dan Juanga bagian integral di dalamnya. Jadi ribut mengenai Hak pengelolaan dan hak kepemilikan. Tetapi, bukan hak catatan ini mengulas secara detil dari sudut konflik agraria.

Pada masa Orde Baru, Morotai hanya terdiri dua Kecamatan; Morotai Selatan dan Morotai Utara. Kalau sekarang pusat pemerintahan dan kota di Daruba, dulu justru di Wayabula. Jarak Daruba ke Wayabula sekitar 80 km lebih. Proses diagronik sejarah dan prosesi politik macam mana yang mendorong pergeseran pusat teritori sejauh itu?

Urban Pesisir

Kalau kita menyusuri jalan pantai tak beraspal dari Army Dock ke Desa Juanga, diantara itu berdiri sejumlah Villa. Informasi bahwa Villa itu milik pribadi-pribadi, tetapi awal dibangun karena menyongsong agenda nasional tahun 2012; Sail Morotai. Agenda Sail mau "menyulap" konsentrasi kebijakan di Indonesia Timur menuju pusaran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) nasional. Morotai adalah surganya KEK Indonesia. Potensi keperikanan dan kepariwisataan daerah dibidik sebagai lokomotif pertumbuhan.

Baca juga:

Melihat Om Aan Membawa Jeep Willys Pulang Kampung ke Morotai

Ditambah letak geografi yang tepat untuk menghubungkan kawasan pasifik ini, memungkinkan pembangunan Morotai didesain ke potensi perdagangan lintas negara dan benua. Namun, betulkah jargon-jargon nasional sejak Sail terwujud hingga kini? Ataukah hanya menyisahkan jejak-jejak perampasan?

Di bawah tanggung PT. Jababeka, KEK Morotai berhasil menambah pundi penguasaan tanah (pembebasan) dalam ukuran besar. Apa dan ke arah mana tujuannya, sampai sekarang tidak jelas. Ketika saya kunjungi desa pertama Kec. Morotai Selatan Barat, perjalanan ke sana harus melewati desa Falila (Morotai Selatan). Di desa Falila, berdirilah bangunan dalam satu lahan kawasan dengan halaman depan bertuliskan: "Kawasan Ekonomi Khusus".