Pendidikan

7 Bulan Hak Guru Honorer SMA di Kayoa, Halmahera Selatan Belum Dibayar

M. Rahmi Husen, anggota DPRD Provinsi Maluku Utara saat reses di Kayoa, Halmahera Selatan. Foto: Istimewa

Ternate - Guru honorer di SMA Negeri 2 Halmahera Selatan, Maluku Utara, di Desa Guruapin, Kecamatan Kayoa, belum menerima hak mereka selama 7 bulan lamanya.

Hal ini terungkap saat reses M. Rahmi Husen, anggota DPRD Maluku Utara, Daerah Pemilihan (Dapil) IV Halmahera Selatan, pada Rabu 1 Februari 2023.

Para guru yang terdiri dari honor P3K dan honor daerah itu mengeluhkan nasib miris mereka usai reses, dengan menggelar pertemuan khusus.

Baca:

Polisi Ungkap Kronologis Longboat Tenggelam di Perairan Taliabu, 2 Warga Hilang

Reses Rahmi, Warga Kotalou, Halmahera Selatan Minta Pemerintah Pengadaan Peralatan Produksi Sagu

“Untuk P3K itu honornya belum dibayar selama 7 bulan. Sementara honorer daerah ada yang 5 bulan dan 4 bulan,” ungkap Sahid M Alhadad, Koordinator guru honorer yang menggelar pertemuan khusus dengan Rahmi di ruang rapat SMA Negeri 2.

Diketahui rata rata bertugas sudah sepuluh tahun dan belum juga diangkat menjadi PNS.

“Saya sudah 15 tahun jadi guru honorer di SMA Kayoa,” jelas Said. Sementara yang lainnya ada yang bertugas 7 sampai 9 tahun lamanya.

Para guru honorer ini, karena belum dibayarnya hak, terpaksa mereka melakukan pekerjaan lain seperti berkebun dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kalau kita yang berasal dari Kayoa sini mungkin masih bisa bertahan tapi kasihan untuk honorer yang berasal dari luar,” katanya.

Rahmi setelah mendengar keluhan tersebut, menyampaikan akan segera berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) provinsi Maluku Utara untuk memastikan hak-hak para guru tersebut.

“Ini sangat urgen menyangkut hak hak para guru. Karena itu seharusnya diutamakan, karena menyangkut nasib Pendidikan di Maluku Utara,” katanya.

Menurutnya, ini adalah persoalan krusial di bidang pendidikan. Pasalnya, jika masalah mendasar ini tidak diselesaikan akan membuat permasalahan pendidikan semakin runyam.

“Saya kira ini tanggung jawab pemerintah provinsi melalui Dikjar yang perlu kita tuntut agar segera dipenuhi hak hak kalian,” ujar Rahmi di hadapan para guru honorer.

Sementara saat gelar reses di SMA Negeri 2 Kayoa, para guru menyuarakan masih minimnya fasilitas baik gedung pertemuan sekolah, laboratorium hingga sarana olahraga untuk sekolah. Atas masalah ini, pihak sekolah meminta ada perhatian untuk dibangun kembali guna mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.

“Informasi dan masukan ini akan kita perjuangkan untuk bisa diakomodir dalam APBD di 2024 mendatang,” tandas Rahmi.

Penulis: Tim Hpost
Editor: Redaksi

Baca Juga