Agraria
Sejumlah Organisasi Sipil Ungkap Dampak Buruk Hilirisasi Nikel di Maluku Utara
Ternate - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara, Forum Studi Halmahera (FOSHAL), YLBHI, serta Trend Asia, mengungkapkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh hilirisasi nikel di Negeri para raja.
Diketahui, hilirisasi merupakan program pemerintahan presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga mewajibkan industri pertambangan melakukan hilirisasi yang tidak lain adalah untuk memberikan nilai tambah bagi hasil tambang.
Hilirisasi ini juga kembali digaungkan dalam pemilihan presiden tahun 2024-2029. Seperti dalam debat Cawapres, anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka tak henti-hentinya menyebutkan soal hilirisasi.
Berdasarkan data, untuk di Maluku Utara memiliki tiga kawasan hilirisasi industri pengolahan bijih nikel. Bahkan, dua lainnya sudah beroperasi, yaitu Harita Nickel di Pulau Obi, Halmahera Selatan dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang terintegrasi dengan PT Weda Bay Nickel (WBN), di Weda, Halmahera Tengah.
Sedangkan di Buli, Halmahera Timur pada tahun 2024 ini, rencana dibangun pabrik komponen kendaraan baterai listrik yang diprakarsai oleh konsorsium LG dan konsorsium BUMN; IBC.
“Ketiga kawasan tersebut mendapatkan karpet merah dari pemerintah dengan ditetapkannya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Tidak cukup sampai di situ, keistimewaan kembali bergulir diberikan pemerintah kepada kawasan industri hilirisasi nikel ini, yakni ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional, dan membuat kawasan itu begitu ketat dijaga aparat TNI-Polri”, ungkap Julfikar Sangaji, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye FOSHAL Malut melalui siaran pers yang diterima halmaherapost.com, Senin 29 Januari 2024.
Baca juga:
Segera! Kapal Cepat Layani Ternate-Gita Hanya 45 Menit
Salto Belakang Alfan, Putra Ternate Buka Keran Pesta Gol Persebaya atas Barito Putra
Julfikar bilang, hilirisasi nikel yang diandalkan serta dipuja pemerintah justru membunuh lingkungan hidup dan membuat kehidupan warga semakin miskin di tengah berkelindan sumber daya alam.
Keberadaan industri pengolahan nikel di Maluku Utara, lanjut dia, adalah buah dari kebijakan hilirisasi yang sejak 2015 gencar digaungkan pemerintah dan diklaim berhasil mendongkrak ekonomi Maluku Utara.
“Ekonomi Maluku Utara memang tumbuh berdasarkan angka-angka statistik tahun 2023 triwulan dua, yaitu mencapai 23,89 persen. Maluku Utara lantas menyandang wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di seluruh provinsi di Indonesia, bahkan jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Namun anehnya, pertumbuhan ekonomi itu tidak selaras dengan angka kemiskinan yang masih terbilang tinggi”, katanya.
Komentar