Program MBG di Ternate Mulai Dievaluasi Secara Terbuka

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Ternate mulai dievaluasi secara terbuka setelah muncul keluhan terkait keterlambatan distribusi makanan ke sekolah yang dinilai mengganggu aktivitas belajar siswa.

Persoalan itu dibahas dalam rapat koordinasi perdana antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pihak sekolah, dan mitra pelaksana program.

Rapat koordinasi yang berlangsung di Kedai Wcoffe, Kelurahan Jati, Kamis, 7 Mei 2026, itu melibatkan pihak sekolah dari jenjang TK, SD hingga SMP, bersama pengelola program dan mitra pelaksana.

Perwakilan Pengurus Yayasan Walisongo Maluku Utara, Sendy Rahman, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara penyelenggara program dengan pihak sekolah agar berbagai kendala di lapangan dapat segera dibenahi.

Menurutnya, evaluasi terbuka penting dilakukan agar seluruh persoalan yang terjadi selama pelaksanaan program bisa diketahui secara langsung dan dicarikan solusi bersama.

“Rakor ini menjadi langkah untuk meminimalisir hal-hal minor atau kendala yang terjadi di lapangan, sehingga menjadi catatan penting agar tidak terulang lagi,” kata Sendy.

Ia mengungkapkan, salah satu persoalan utama yang dibahas dalam rapat tersebut ialah keterlambatan distribusi makanan ke sekolah. Proses pengantaran sekitar 1.060 porsi makanan setiap hari disebut masih memakan waktu cukup lama dan berdampak pada jam belajar siswa.

Karena itu, pihaknya bersama sekolah melakukan evaluasi untuk menentukan pola distribusi dan waktu pengantaran yang lebih efektif tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Sementara itu, Kepala Dapur SPPG Sango, Fadli Haris, menjelaskan evaluasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme rutin sesuai petunjuk teknis pelaksanaan program MBG. Namun, kali ini evaluasi dilakukan secara bersama dengan stakeholder eksternal.

“Evaluasi ini berkaitan dengan menu, kandungan gizi, hingga waktu distribusi yang sedikit terlambat. Semua itu menjadi bahan koreksi kami ke depan,” ujarnya.

Koordinator Wilayah SPPG Kota Ternate, Hizkia, berharap pola evaluasi terbuka seperti itu dapat diterapkan oleh seluruh SPPG di Kota Ternate agar persoalan di lapangan bisa diketahui secara langsung, bukan hanya melalui laporan internal.

“Jadi jangan hanya evaluasi di internal, tapi juga di eksternal supaya kita bisa tahu apa yang terjadi di lapangan,” katanya.

Hizkia juga mengakui bahwa ketersediaan bahan pangan di Kota Ternate masih menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar kebutuhan makanan masih didatangkan dari luar daerah. Meski demikian, pihaknya mengaku terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pelaksanaan program berjalan maksimal.

Ia menegaskan seluruh masukan dari pihak sekolah akan menjadi bahan evaluasi utama, terutama terkait penyesuaian waktu distribusi makanan agar Program MBG dapat berjalan lebih optimal dan tidak mengganggu aktivitas belajar siswa di sekolah.