Dua Ketua Terpilih Tak Kunjung Dilantik, Musdalub HIPMI Maluku Utara Dipertanyakan

Polemik internal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku Utara kembali mencuat menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).

Sejumlah kader mulai mempertanyakan urgensi dan legalitas agenda tersebut karena dua hasil Musyawarah Daerah (Musda) sebelumnya tak pernah berujung pelantikan.

Mantan pengurus HIPMI Maluku Utara, Rafik Kailul, menilai Musdalub yang kembali digelar justru memperlihatkan belum tuntasnya persoalan organisasi di tingkat daerah maupun pusat. Ia menyoroti bahwa dalam satu periode kepengurusan telah dua kali dilaksanakan Musda dengan menghasilkan ketua umum terpilih yang berbeda.

Pada Musda pertama, Rio C. Pawane ditetapkan sebagai Ketua Umum HIPMI Maluku Utara terpilih. Sementara pada Musda kedua, Firdaus Amir keluar sebagai pemenang. Namun hingga kini, keduanya tidak pernah dilantik secara resmi oleh Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI.

“BPP HIPMI harus menjelaskan kepada kader di daerah, mengapa dua Musda sebelumnya dianggap tidak sah. Padahal prosesnya berjalan dan menghasilkan ketua umum terpilih,” ujar Rafik, Jumat, 29 Mei 2026.

Menurut Rafik, ketidakjelasan tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan kader, terlebih para kandidat pada dua Musda sebelumnya telah mengeluarkan biaya besar untuk mengikuti proses pencalonan.

“Para calon sudah setor uang pendaftaran hingga ratusan juta rupiah, tetapi hasilnya tidak jelas. Sekarang malah kembali digelar Musdalub ketiga yang kami khawatirkan akan bernasib sama,” katanya.

Ia juga mempertanyakan keputusan BPP HIPMI yang menunjuk Mohdar Bailusy sebagai bagian dari tim caretaker Musdalub. Menurutnya, Mohdar sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Steering Committee (SC) pada Musda pertama yang juga gagal melahirkan kepengurusan definitif.

“Pada Musda pertama, Mohdar adalah koordinator SC. Artinya dia juga bagian dari proses yang akhirnya gagal karena ketua terpilih tidak pernah dilantik. Tapi sampai sekarang tidak ada penjelasan mengapa hasil Musda sebelumnya diabaikan,” tegas Rafik.

Rafik menambahkan, dua Musda sebelumnya bahkan dihadiri langsung oleh petinggi BPP HIPMI. Pada Musda pertama hadir Ketua OKK BPP HIPMI, sedangkan Musda kedua dihadiri langsung Ketua Umum BPP HIPMI.

Karena itu, ia meminta BPP HIPMI dan tim caretaker membuka secara transparan alasan tidak dilantiknya dua ketua umum terpilih sebelumnya agar polemik di internal HIPMI Maluku Utara tidak terus berkepanjangan.

“Kami hanya meminta transparansi dan kejelasan. Jangan sampai kader di daerah terus dirugikan oleh proses yang tidak pernah selesai,” pungkasnya.