Menakar Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Capaian Makro Ekonomi Halmahera Selatan

Oleh: Rustam Ode Nuru

(Anggota DPRD Halmahera Selatan)

---

Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama ini menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah. Kabupaten Halmahera Selatan termasuk salah satu daerah yang mampu mempertahankan capaian tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Keberhasilan meraih dan menjaga opini WTP tentu merupakan capaian administratif yang patut diapresiasi. Predikat tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, memiliki sistem pengendalian yang berjalan, serta memenuhi aspek kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.

Namun, di balik capaian tersebut, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: apakah keberhasilan administratif itu telah berjalan searah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat?

Sebab, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari seberapa baik laporan keuangan disusun, tetapi juga dari sejauh mana anggaran publik mampu menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat.

WTP menggambarkan kepatuhan pengelolaan keuangan. Sementara capaian makro ekonomi menggambarkan dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Keduanya penting, tetapi tidak selalu berjalan dalam arah yang sama.

WTP dan Realitas Pembangunan

Dalam satu dekade terakhir, opini WTP sering menjadi simbol keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Banyak daerah berlomba mempertahankan predikat tersebut sebagai bentuk akuntabilitas pemerintahan.

Halmahera Selatan juga berada dalam arus tersebut.

Namun, keberhasilan administrasi keuangan perlu diuji melalui indikator yang lebih luas: apakah anggaran daerah mampu mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas layanan kesehatan, dan memperkuat ekonomi masyarakat lokal.

Karena pada akhirnya, tujuan utama pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar mendapatkan opini audit, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Tantangan Pemerataan

Secara ekonomi, Halmahera Selatan mencatat capaian yang sangat besar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Halmahera Selatan mencapai 37,33 persen pada 2025. Angka ini menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berkembangnya sektor industri pengolahan serta aktivitas pertambangan dan penggalian, terutama yang berkaitan dengan hilirisasi nikel.

Dari sisi angka, kondisi ini menunjukkan geliat ekonomi yang kuat.

Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dilihat lebih dalam. Sebab, tidak semua pertumbuhan ekonomi otomatis menghasilkan pemerataan kesejahteraan.

Sektor industri besar memiliki karakter padat modal, sementara sebagian besar masyarakat Halmahera Selatan masih menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan usaha kecil.

Di sinilah tantangan pembangunan muncul.

Pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan keterhubungan dengan ekonomi masyarakat lokal, bukan hanya meningkatkan angka PDRB tanpa memperluas manfaat kepada kelompok masyarakat bawah.

Kemiskinan di Tengah Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu ukuran penting keberhasilan pembangunan adalah kemampuan daerah menekan angka kemiskinan.

Data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin Halmahera Selatan mengalami dinamika dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020 tercatat sekitar 12,41 ribu jiwa atau 5,21 persen. Kemudian turun menjadi 11,89 ribu jiwa pada 2022, meningkat menjadi 13,69 ribu jiwa atau 5,63 persen pada 2024, sebelum kembali turun menjadi sekitar 11,78 ribu jiwa atau 4,81 persen pada 2025.

Penurunan angka kemiskinan merupakan capaian positif. Namun, di tengah pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, tantangan pengentasan kemiskinan tetap menjadi pekerjaan besar.

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa ekonomi tumbuh besar, tetapi sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses ekonomi?

Salah satu jawabannya adalah bagaimana anggaran daerah diarahkan.

Opini WTP tidak menilai apakah belanja pemerintah sudah paling efektif menciptakan kesejahteraan. BPK menilai kewajaran laporan keuangan, bukan mengukur sejauh mana setiap program anggaran menghasilkan dampak sosial dan ekonomi.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa APBD tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga kuat secara manfaat.

Tantangan IPM dan Pemerataan Wilayah

Sebagai kabupaten kepulauan terbesar di Maluku Utara, Halmahera Selatan memiliki tantangan pembangunan yang kompleks.

Wilayah yang luas dengan banyak pulau membuat akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar menjadi tantangan tersendiri.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Halmahera Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, secara peringkat masih menghadapi tantangan dibandingkan daerah lain di Maluku Utara.

Pada 2025, IPM Halmahera Selatan berada di angka 69,05.

Angka tersebut menunjukkan adanya kemajuan, tetapi masih terdapat pekerjaan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di wilayah pulau-pulau dan daerah terpencil.

Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat pemerintahan. Masyarakat di wilayah terluar harus menjadi bagian utama dari agenda pembangunan.

Menuju Pembangunan yang Lebih Substantif

Mempertahankan opini WTP adalah prestasi penting. Namun, pemerintah daerah perlu melangkah lebih jauh dari sekadar keberhasilan administratif menuju keberhasilan pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Ada beberapa langkah strategis yang perlu diperkuat.

Pertama, pemerintah harus mendorong hilirisasi sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan agar masyarakat memiliki nilai tambah dari potensi daerahnya sendiri.

Kedua, manfaat ekonomi dari sektor pertambangan harus mampu diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan UMKM.

Ketiga, orientasi APBD harus berbasis hasil. Keberhasilan anggaran tidak cukup diukur dari serapan dan kepatuhan administrasi, tetapi dari dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemerataan pembangunan.

Pada akhirnya, WTP bukanlah tujuan akhir pembangunan.

Masyarakat Halmahera Selatan tentu mengapresiasi tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, harapan terbesar masyarakat adalah melihat bagaimana kekayaan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pengelolaan anggaran benar-benar menghadirkan kehidupan yang lebih baik.

Sebab ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa rapi laporan keuangan dibuat, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan rakyat.