Pemkot Ternate Dukung Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Ternate, Hpost - Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara menegaskan bakal menekan angka kekerasan terhadap perempuan. Ini diutarakan saat Wali Kota M Tauhid Soleman, menerima kunjungan Komnas Perempuan, Jumat 10 Desember 2021.

Komisioner Komnas Perempuan, Bahrul Fuad, dalam kunjungan itu, mengatakan, pihaknya ingin bekerja sama dalam upaya penghapusan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Ternate.

"Kehadiran kami di sini sebagai silaturahmi. Semoga silaturahmi ini berlanjut dalam hal kerja sama penghapusan kekerasan terhadap perempuan," kata Bahrul.

Ia bilang, pihaknya bergerak pada pendidikan publik, pemantauan atau pengawasan serta kajian tentang dampak kekerasan terhadap perempuan.

Baca Juga:

• Warga Diimbau Waspada saat Beraktivitas di Sungai Bale, Masih Rawan Buaya
• Polres Halmahera Tengah Pasang Papan Imbauan di Areal Rawan Bencana
• Tahun Depan Smelter Feronikel Milik Antam di Halmahera Timur Bakal Beroperasi

Bahrul menjelaskan, catatan tahunan Komnas Perempuan menyebutkan, kekerasan perempuan mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir.

"Setiap hari, rata-rata ada 700 kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Data tahun 2020, kasus kekerasan perempuan paling tinggi adalah KDRT," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkot Ternate, khususnya Wali Kota yang telah menerima kunjungan mereka.

"Kami juga berharap ke depan ada kerja sama di bidang data untuk kekerasan terhadap perempuan di Maluku Utara," harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, menyatakan dukungannya terhadap upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Kota Ternate.

"Kami tentu mendukung dan konsen terhadap isu-isu kekerasan dan kami telah menyatakan anti kekerasan terhadap perempuan," tegas Tauhid.

Ia menyatakan, sebagai bentuk keseriusan pihaknya dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan, Pemkot Ternate telah memiliki layanan terhadap korban yang mengalami kekerasan.

"Kami juga membuka layanan konsultan hukum dan bantuan hukum untuk korban kekerasan perempuan," ungkapnya.

Soal kerja sama, kata dia, pihaknya selalu siap melaksanakan pendidikan publik, pemantauan atau pengawasan, pendampingan hukum sampai pada penyediaan data.

"Data menjadi penting sebagai informasi bagi instansi berwenang untuk mencegah dan mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan. Pada dinas terkait, Pemkot Ternate juga punya program bantuan ekonomi terhadap perempuan yang pernah mengalami tindak kekerasan," jelasnya.

"Ruang-ruang kebijakan kita pro terhadap disabilitas, di bidang UMKM, bantuan modal ekonomi, dan kami akan siapkan akses fasilitas umum ramah disabilitas," pungkas Tauhid.