Pilkada

Apel Siaga Pengawasan: Kesiapan Terbaik Bawaslu untuk Pilkada 2024 di Maluku Utara

Apel Siaga Pengawasan Bawaslu Maluku Utara dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Foto: Nasko

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara menggelar Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kawasan Taman Nukila, Kota Ternate, pada Sabtu, 26 Oktober 2024.

Acara ini dihadiri oleh jajaran Bawaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, aparat TNI-Polri, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), insan pers, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku Utara.

Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si, selaku pimpinan apel tersebut, dalam sambutannya mengatakan bahwa sebulan lagi akan memasuki Pilkada pada 27 November 2024. Untuk itu, diharapkan proses Pilkada ini bisa berjalan dengan baik, jujur, adil, dan bermartabat.

"Harapan itu tidak bisa diwujudkan jika semua pihak, termasuk jajaran Bawaslu, tidak solid, tidak bekerja dengan ikhlas, dan sungguh-sungguh," ucap Adrian.

Menurutnya, pada waktu yang terbatas ini, pasti akan menyita waktu seluruh jajaran yang bertugas. Namun, Bawaslu tetap mengharapkan agar seluruh tahapan yang sedang berjalan dapat terawasi dengan baik.

"Tanda kehadiran kita adalah mengawal seluruh proses yang sementara berjalan, kita tindaklanjuti seluruh laporan, kita amati, sehingga kita bisa menemukan indikasi dugaan pelanggaran dan kita tindak jika itu memang memerlukan tindakan," cetus Adrian.

Sebagai pengawas pemilu, lanjutnya, Bawaslu dan jajaran diberikan amanah untuk bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pengawasan pemilihan di Provinsi Maluku Utara.

Amanah ini tentu tidak ringan karena Bawaslu terbatas secara struktur. Oleh karena itu, dalam rangka mengemban amanah yang berat ini, Bawaslu membutuhkan kolaborasi dan kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait.

Baca juga:

Dr. Graal Taliawo Komitmen Terbuka Sejak Awal untuk Maluku Utara

Tiga Poin Penting yang Ditekankan Politisi PKB Ternate untuk Pjs Wali Kota

Fix! Politisi NasDem Dapil Ternate Utara Diusulkan Jadi Ketua DPRD

Stakeholder dan Forkopimda yang hadir pada apel siaga ini, baginya, adalah wujud keterbukaan serta kolaborasi dan kerja sama dalam mengawasi seluruh tahapan Pilkada.

"Karena itu, Bawaslu harus memberi yang terbaik, baik itu informasi maupun kerja sama teknis, seperti laporan dan temuan yang teman-teman sudah dapatkan di lapangan yang wajib ditindaklanjuti," ujarnya.

Ia mengungkapkan, sampai saat ini, sudah banyak laporan dan temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang ditangani Bawaslu.

Padahal, sudah ada kerja sama antara Bawaslu dengan pemerintah daerah, provinsi, maupun kabupaten/kota berupa penandatanganan komitmen netralitas ASN yang perlu dijaga maknanya.

Penandatanganan integritas untuk menjaga netralitas ASN ini harusnya tidak sekadar berakhir saat proses penandatanganan.

"Kita semua menginginkan agar Pilkada ini tidak dikotori oleh proses yang menggerakkan netralitas ASN atau menggerakkan birokrasi sebagai mesin politik. Kita berharap kita memiliki komitmen yang sama," tegasnya.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Qal
Editor: Ramlan Harun

Baca Juga