Ternate Andalan

Miskoordinasi TULUS, Mubin: Ini Contoh Paling Buruk, Masyarakat Ternate Dirugikan

Mubin A Wahid, Ketua Komisi II, DPRD Kota Ternate || Foto: Qal/JMG

Ternate, Hpost – Setelah pelantikan 89 pejabat essalon III dan IV, pemberhentian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Risval Tri Budiyanto, kini pemecatan 80 orang Satuan Tugas (Satgas) Pasar oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, tidak dikoordinasikan dengan Wakil Wali Kota (Wawali) Jasri Usman.

"Kalau Wakil tidak dilibatkan dalam setiap kebijakan, yang jelas akan jadi masalah dalam tata kelola pemerintahan. Ini contoh paling buruk, masyarakat Ternate yang dirugikan,” kata Ketua Komisi II DPRD, Mubin A. Wahid, Rabu 28 Juli 2021, saat ditemui di halaman Kantor DPRD, kota Ternate.

Sebelumnya, Tauhid dikritisi secara terbuka di media oleh Jasri, pelantikan 89 pejabat essalon III dan IV, pemberhentian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Risval Tri Budiyanto. Pasangan berakronim TULUS ini tampak semakin tidak harmonis ketika wakil wali kota kembali mengeritik pemecatan 80 orang Satgas Pasar yang diangkat oleh Mantan Wali Kota, almaruhum, Hi Burhan Abdurahman.

Baca juga:

Wali Kota Pecat 80 Satgas Pasar di Ternate
Upah Petugas Sampah Transdepo yang Diresmikan Wali Kota Ternate Belum Dibayar

"Seharusnya apa yang dilakukan Wali Kota disampaikan ke Wakil. Kan Wakil itu tugasnya membantu Wali Kota. Kalau tidak berkoordinasi, bagaimana Wakil bisa membantu Wali kota, kalau Wakil saja tidak mengetahui sama sekali kebijakan yang dibuat Wali Kota," papar Mubin.

Menurut Mubin, kritik Wakil Wali Kota sudah tepat, karena sesuai dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pasal 66 ayat 1 misalnya menyebutkan Wakil Kepala Daerah bertugas membantu Kepala Dareah dan seterusnya.

Baca juga:

Ini Cara Pemkot Ternate Tangani Masalah Sampah
Dilema Penanganan Sampah di Ternate

Mubin bilang, Wali Kota wajib berkoordinasi dalam membuat kebijakan. Wakil Wali Kota wajib mengetahui kebijakan yang diambil Wali Kota karena fungsi Jasri sesuai aturan itu membantu menjalankan program pemerintah.

Untuk itu, dia meminta agar Wali Kota bisa duduk bersama dan melibatkan Wakil Wali Kota dalam mengambil kebijakan setiap yang nanti diputuskan. Sehingga, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Bagaimana bisa memimpin rakyat sebanyak ini, kalau internal sudah kacau begini. Makanya, harus mencari solusi terbaik,” pintahnya.

Penulis: Qal
Editor: Firjal Usdek

Baca Juga