Pembangunan
Sultan: Proyek Harus Selesai Sebelum Pilkada, AMPUH: Anggaran 2023 Belum Jelas

Ternate - Proyek penahan ombak, pelabuhan Hiri di Sulamadaha harus selesai sebelum Pilkada 2024. Di satu sisi, alokasi anggaran proyek di APBD 2023 belum jelas.
"Saya sebagai Sultan Ternate mengimbau kepada Wali Kota Ternate, segera bikin dermaga Hiri yang ada di Sulamadaha itu. Jangan tunggu momen Pilkada, baru bikin," tegas Hidayatullah Sjah, Sultan Ternate, Maluku Utara, kepada Halmaherapost.com, Kamis 5 Januari 2023.
Terpisah, Koordinator Aliansi Masyarakat Pulau Hiri (AMPUH) Kota Ternate, menilai Pemkot dan DPRD setempat tidak serius. Sebab, sejauh ini belum melihat secara pasti bagaimana keberpihakan dari periode ke periode.
Baca:
Diperiksa Kejaksaan Soal Pelabuhan Hiri, Sekretaris PUPR Ternate Malah Bilang Begini
Belum Ada Progres, Pekerjaan Cetak Tetrapod Pelabuhan Hiri Masuk Adendum
"Padahal perjuangan Pelabuhan Hiri telah dimulai sejak tahun 2012," ucap Wawan saat konferensi pers, di Ake Gaale, Kelurahan Sangaji, Ternate Utara, Kamis 5 Januari 2022.
Ia bilang, terkait pelayanan infrastruktur dasar masyarakat pulau Hiri, sebelumnya pada tahun 2020 di masa kepemimpinan Almarhum Haji Burhan Abdurrahman, telah berhasil.
"Kami bersama pemerintah mendatangani MoU untuk pembangunan Pelabuhan Hiri,” katanya.
Bahkan, menurutnya, saat itu anggaran awal yang disepakati Pemkot adalah sebesar Rp 900 juta dengan postur pada APBD Perubahan tahun 2020.
"Tapi tidak kunjung selesai. Karakter birokrasi seperti ini yang tidak menunjukkan transparansi pembangunan ke publik, apalagi mau berbicara tentang kebutuhan publik,” ujarnya.
Ia bilang, sampai saat ini Pemerintah Kota Ternate belum menunaikan janji mereka. Indikatornya pada APBD Perubahan tahun 2021 dan APBD Induk tahun 2022, yakni anggaran Pelabuhan Hiri senilai Rp 2 miliar hanya untuk penambahan pencetakan tetrapod.
“Tapi sejauh ini, apakah anggaran sebesar itu hanya digunakan untuk cetak tetrapod saja. Terus di mana tetrapod itu dikerjakan," katanya.
"Pak Tauhid juga janji, tahun 2022 pembangunan sudah dinyatakan selesai, tapi dalam pembahasan APBD Perubahan tahun 2022 kemarin, anggaran Pelabuhan Hiri tidak diakomodir di dalam dokumen RAPBD Perubahan,” sambungnya.
Pemkot Ternate menurut dia juga tidak pernah membuka secara publik di mana perencanaan masterplan pembangunan Pelabuhan Hiri.
“Kita minta hal ini dilakukan secara terbuka, kan anggaran 2023 juga belum jelas. Kita butuh keseriusan pemerintah kota terkait pelabuhan ini,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan III anggota DPRD Dapil V juga seharusnya memiliki fungsi pengawasan dan fungsi legislasi terkait pelayanan masyarakat, khususnya di Hiri. Sampai saat ini, pengawasan DPRD terkesan tidak memiliki fungsi pengawasan.
"Jadi seakan hakikat DPRD untuk tugas-tugas pengawasan dan berkorban untuk kepentingan rakyat tidak ada,” tandasnya.
Ia menambahkan, perjuangan Pelabuhan Hiri di Kelurahan Sulamadaha harus butuh peran aktif semua pihak. Bahkan, ia mengajak kepada pihak Kesultanan Ternate untuk terlibat bersama-sama.
“Apalagi Hiri kan punya kontribusi besar terhadap sejarah politik, pendidikan, dan penyebaran agama di dalam konteks Kesultanan Ternate. Untuk itu, pihak kesultanan jangan hanya tinggal diam melihat masyarakat Hiri berjuang sendiri,” pungkasnya.
Komentar